PERLUNYA TRANSPARANSI PUBLIK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta belum bersikap transparan terhadap publik terkait sumber dana kampanye mereka. Menjelang masa kampanye, pasangan calon diharapkan membuka data tersebut kepada publik.

"Hingga saat ini baru Faisal Basri dan Jokowi yang membuka sumber dananya ke publik. Itu pun cuma sekali," kata Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Menurut Nurkholis, jika berkomitmen pada transparansi, maka pasangan calon peserta Pilkada seharusnya mau memaparkan dana-dana yang diterima secara berkala. Namun, yang terjadi dalam Pilkada DKI, sebagian besar pasangan calon justru memilih untuk menutup rapat sumber dana masing-masing. Dikhawatirkan, ketidakterbukaan ini bisa berujung pada politik uang yang kerap terjadi dalam berbagai macam pemilihan pemimpin yang melibatkan warga.

"Ada dana pemilu yang berasal dari APBD. Tapi ada juga yang disumbangkan perorangan atau badan usaha. Yang kami khawatirkan, dari sinilah dana-dana siluman dari para cukong bisa berseliweran bebas," kata Nurkholis.

Ia berharap, sebelum masa kampanye dimulai, tiap pasangan calon berkenan menyajikan segala bentuk sumbangan ke publik, baik dari perorangan maupun kelompok, atau badan hukum yang mereka terima. Pemilih pun diajak untuk lebih jeli dalam menentukan pasangan yang dipilih. Pasangan yang tidak mengungkapkan sumber dana secara transparan bisa saja akan menjadi pemimpin yang tidak transparan bila nantinya terpilih.